masalah mutasi PNS gimana?

Sebelumnya harus jelas dulu anda di bawah instansi apa. Karena ini terkait dengan sistem penggajian.

Kalau anda di instansi di bawah pemda/pemkot, tentu anda digaji oleh sistem penggajiannya pemda/pemkot. Pemkot Surabaya (propinsi Jatim) tentu punya sistem penggajian yang berbeda dengan Jakarta, dan berbeda juga dengan propinsi Jawabarat (Bekasi/depok) atau propinsi Banten (Tangerang).

Kalau anda di instansi di bawah departemen, atau sekarang namanya kementrian, tentu akan lebih mudah kalau tempat pindah atau mutasinya di jabotabek juga dicari instansi di bawah kementrian yang sama.

(1) Posedurnya diawali dengan mencari instansi di jabodetabek yang kira-kira punya peluang lebih besar. Misalnya instansi yang baru dibuka karena pengembangan wilayah atau re-organisasi atau instansi pelayanan yang perlu orang banyak.

Hubungi pimpinan instansi yang dituju secara informal dahulu, kemudian setelah OK, secara formal kirim surat permohonannya.

(2) Setelah keluar surat resmi dari pimpinan instansi di jabotabek tsb, bawa ke atasan langsung anda yang sekarang ini (di surabaya). Minta atasan anda mengeluarkan surat keterangan yang mengijinkan anda pindah.

(3) Surat keterangan dari atasan anda itu dibawa ke pimpinan di eselon yang lebih tinggi, untuk dibuatkan surat keterangan juga yang biasa disebut "Surat Lolos Butuh".

(4) Surat Lolos Butuh ini akan dijadikan acuan di instansi jabotabek untuk menerima anda secara resmi dari status kepegawaian sampai urusan gaji. Sekaligus jadi acuan instansi yang lama untuk memutuskan status kepegawaian dan gaji anda di surabaya.

Mutasi PNS memerlukan proses yang panjang dan butuh kesabaran, paling tidak ini yang saya alami. Atas kenyataan inilah maka saya 'menuliskannya' secara detil dan saya usahakan terperinci mungkin..

Hal yang dapat saya rangkum dari proses pindah tersebut adalah:

1. Meminta surat lolos butuh ke tempat yang akan dituju, lengkap dengan alasannya ( formulir telah saya sediakan)

2. Mengajukan permohonan mutasi keluar (pindah-pamit) dari tempat lama kita bekerja (format ada)

3. Meneruskan ke provinsi atau BKN

4. Melengkapi syarat administrasi : pencabutan SK fungsional dan sebagainya.

Tahapan demi tahapan yang lumayan panjang tersebut telah saya tuliskan penjelasannya secara gambalang hingga akhirnya terbagi menjadi 5 bagian. Ini adalah pengalaman pribadi saya, Silahkan di simak per bagiannya. Juga sudah saya siapkan contoh formatnya gratis jika memang sobat perlukan.

Secara prosedur bisa2 aja...tapi harus ngurus di daerah tujuan..apakah mereka bersedia menerima..sehubungan dgn formasi dll...

Kemudian di daerah asal dapat ijin pindah apa nggak...?

Yg mempercepat apabila BKD kedua daerah tersebut bisa berkomunikasi dgn baik...

pake duid deh kayakny.